Advertisement
Okara.biz.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Jokowi menekankan agar tidak ada ruang bagi konflik maupun politik identitas selama proses pemilihan ini.
Plt Ketua KPU RI, Mochamad Afifuddin, menyampaikan bahwa Jokowi sangat berhati-hati terhadap kemungkinan munculnya konflik dan politik identitas dalam Pilkada 2024. “Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus agar kita waspada dan memastikan bahwa konflik serta politik identitas tidak kembali muncul,” ujar Afifuddin usai pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Selain itu, Jokowi mendukung penuh pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ia juga meminta KPU memperkuat pendidikan politik bagi calon kepala daerah serta memastikan hak-hak pemilih terpenuhi.
“Presiden mendukung sepenuhnya langkah KPU dalam menjalankan tahapan Pilkada sesuai dengan peraturan yang ada. Beliau juga menekankan pentingnya sosialisasi pendaftaran pemilih agar dapat dioptimalkan,” tambah Afifuddin.
Dalam upaya mengantisipasi potensi konflik, Jokowi menegaskan perlunya pencegahan konflik sosial dan dampak negatif lainnya yang mungkin muncul selama Pilkada berlangsung.
KPU Antisipasi Kemungkinan Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024
Terkait potensi kemenangan kotak kosong dalam Pilkada 2024, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan konsultasi kepada Komisi II DPR RI. Ini untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil jika terjadi kondisi di mana kotak kosong menang di beberapa daerah.
Diketahui, hingga saat ini terdapat satu provinsi, lima kota, dan 37 kabupaten yang menghadapi situasi calon tunggal melawan kotak kosong. KPU berupaya untuk meminimalisir kondisi ini, meskipun keputusan akhir bergantung pada para peserta Pilkada itu sendiri.
“Kami berharap upaya yang dilakukan KPU dapat mengurangi potensi calon tunggal. Namun, hasil akhirnya juga sangat bergantung pada partisipasi peserta pemilu atau Pilkada,” ujar Afifuddin.
(*)
